BI: Idealnya, Defisit "Current Account" 1,7 Persen

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menilai dalam kondisi perekonomian saat ini idealnya defisit di neraca transaksi berjalan (current acount) ada di level 1,7 persen. Diakui surplus neraca akan sulit terjadi tetapi neraca tersebut diharapkan setidaknya bersifat sustainable dan tak semata memburu angka pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengharapkan yang sustainable itu (defisit) current account antara 0,25 persen sampai 2,5 persen. BI melihat (defisit tahun ini) sampai 1,7 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, di sela acara Kompas 100 CEO, Rabu (27/11/2013).

Sebelumnya, dalam forum yang dihadiri para ekonom, politisi, dan sejumlah menteri itu, Agus mengatakan Indonesia perlu memberikan ruang defisit. Namun, ujar dia, defisit itu perlu diarahkan ke level yang lebih sustainable.

Saat ini defisit neraca transaksi berjalan masih di atas 3 persen. Meski demikian, Agus mengatakan sudah ada kemajuan besar dari capaian angka itu. "Defisit 3,8 persen ini kemajuan yang bagus dibanding 4,4 persen (pada triwulan lalu)," kata dia.

Agus pun mengatakan nominal defisit sebesar 8,4 miliar dollar saat ini dibandingkan 9,8 miliar dollar pada triwulan lalu juga kentara memperlihatkan upaya perbaikan telah dilakukan. Namun, ujar dia, tetap saja itu angka yang besar.

Apalagi nilai total defisit masih mencapai 32 miliar dollar AS. "Dibandingkan (nilai defisit) 24 miliar dollar AS (pada tahun lalu), terjadi peningkatan," ujar Agus.

Untuk merealisasikan target defisit 1,7 persen pada neraca transaksi berjalan, kata Agus, Indonesia perlu memastikan masuknya lebih banyak investasi bersifat permanen atau jangka panjang. Misalnya, sebut dia, investasi asing langsung (FDI) dan industri dari hulu ke hilir dengan orientasi ekspor.

"(Penanganan) CAD (current account deficit) ini tidak boleh ditunda lagi. Ini Indonesia sedang bertransisi dari lower middle income country ke upper middle country," papar Agus.  Dalam fase transisi ini, ujar dia, ekspansi kelas menengah akan berlanjut dan semakin besar. "Permintaan barang dan jasa juga akan lebih beragam."

Di sisi lain, kata Agus, Indonesia perlu mengendalikan impor yang tidak prioritas. Neraca transaksi berjalan, kata Agus, harus diakui sangat sulit surplus sekarang. Namun, tegas dia, setidaknya neraca tersebut sustainabe. "Stability over growth. Agar tidak terjadi pertumbuhan ekonomi seperti negara lain (yang) sekarang tinggi sekali, tapi besok jatuh," papar dia.

Penulis: Estu Suryowati

Mutasi Pejabat NTT, Hanya Gubernur dan Tuhan Yang Tahu

 

Tiga anggota DPRD NTT, Somi Pandie, Gabriel Beri Binna dan Anwar Pua Geno,  mendesak Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, segera melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT. Bahkan karena belum tahu kapan jadwal pastinya, Anwar Pua Geno mengatakan, "Hanya Tuhan dan Gubrnur NTT yang tahu."
Desakan anggota DPRD NTT ini disampaikan  dalam rapat paripurna DPRD NTT usai Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, membacakan nota pengantar keuangan di ruang rapat utama DPRD NTT, Senin (18/11/2013).
Menurut Gabriel Beri Binna, yang juga Ketua Komisi A DPRD NTT, mutasi pejabat tidak harus dilakukan serentak. Namun, lanjutnya, jika ada yang sudah final harus segera dilakukan tanpa harus menunggu ditetapkannya beberapa usulan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru.  Apalagi, kata Beri Binna, jabatan yang lowong hingga saat ini mencapai 100 lebih.
"Mutasi ini tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan secara berjamaah. Jika ada yang sudah, bisa segera dilakukan," pintanya.
Anggota DPRD NTT lainnya, Anwar Pua Geno, mengatakan, saat ini telah memasuki masa sidang pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 yang membutuhkan keseriusan dan keseimbangan dari eksekutif, terutama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah karena itu, diminta agar mutasi segera dilakukan.
"Mengingat banyaknya jabatan pimpinan SKPD yang lowong dan ada pejabat yang merangkap sampai tujuh jabatan.  Kami melihat berbagai agenda pemerintah, terutama ranperda yang akan dibahas dalam masa sidang ini, butuh keseriusan dan keseimbangan karena kami melihat ada ketimpangan,"  ujarnya.
Anwar Pua Geno dalam rapat paripurna itu mempertanyakan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, yang diberitakan media massa bahwa mutasi akan dilakukan sebelum pembahasan APBD tahun 2014.  Pernyataan Sekda ini tentu sangat kontradiktif dengan kenyataan karena hingga masa sidang pembahasan APBD 2014, mutasi belum dilakukan.
Karena itu kepada gubernur, Anwar mengatakan bahwa mutasi segera dilakukan mengingat banyaknya jabatan yang lowong serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. "Hari-hari ini kami melihat soal mutasi hanya Tuhan dan Pak Gubernur yang tahu. Sebelumnya sekda sudah janjikan mutasi sebelum pembahasan APBD 2014. Kami minta agar mutasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kalau bisa tiga hari atau satu minggu ke depan sudah dilakukan mutasi," tegas Anwar.
Anggota DPRD NTT lainnya, Somi Pandie, mengatakan,  selama masa sidang pembahasan APBD Propinsi tahun 2014 ini agar tidak ada pimpinan SKPD yang keluar daerah. Desakan tiga anggota DPRD ini tidak ditanggapi oleh Gubernur NTT karena tidak diberi kesempatan oleh pimpinan rapat paripurna, Ibrahim Agustinus Medah. (roy)