Tiga anggota DPRD NTT, Somi Pandie, Gabriel Beri Binna dan Anwar Pua Geno, mendesak Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, segera melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTT. Bahkan karena belum tahu kapan jadwal pastinya, Anwar Pua Geno mengatakan, "Hanya Tuhan dan Gubrnur NTT yang tahu."
Desakan anggota DPRD NTT ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTT usai Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, membacakan nota pengantar keuangan di ruang rapat utama DPRD NTT, Senin (18/11/2013).
Menurut Gabriel Beri Binna, yang juga Ketua Komisi A DPRD NTT, mutasi pejabat tidak harus dilakukan serentak. Namun, lanjutnya, jika ada yang sudah final harus segera dilakukan tanpa harus menunggu ditetapkannya beberapa usulan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru. Apalagi, kata Beri Binna, jabatan yang lowong hingga saat ini mencapai 100 lebih.
"Mutasi ini tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan secara berjamaah. Jika ada yang sudah, bisa segera dilakukan," pintanya.
Anggota DPRD NTT lainnya, Anwar Pua Geno, mengatakan, saat ini telah memasuki masa sidang pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 yang membutuhkan keseriusan dan keseimbangan dari eksekutif, terutama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah karena itu, diminta agar mutasi segera dilakukan.
"Mengingat banyaknya jabatan pimpinan SKPD yang lowong dan ada pejabat yang merangkap sampai tujuh jabatan. Kami melihat berbagai agenda pemerintah, terutama ranperda yang akan dibahas dalam masa sidang ini, butuh keseriusan dan keseimbangan karena kami melihat ada ketimpangan," ujarnya.
Anwar Pua Geno dalam rapat paripurna itu mempertanyakan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, yang diberitakan media massa bahwa mutasi akan dilakukan sebelum pembahasan APBD tahun 2014. Pernyataan Sekda ini tentu sangat kontradiktif dengan kenyataan karena hingga masa sidang pembahasan APBD 2014, mutasi belum dilakukan.
Karena itu kepada gubernur, Anwar mengatakan bahwa mutasi segera dilakukan mengingat banyaknya jabatan yang lowong serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. "Hari-hari ini kami melihat soal mutasi hanya Tuhan dan Pak Gubernur yang tahu. Sebelumnya sekda sudah janjikan mutasi sebelum pembahasan APBD 2014. Kami minta agar mutasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kalau bisa tiga hari atau satu minggu ke depan sudah dilakukan mutasi," tegas Anwar.
Anggota DPRD NTT lainnya, Somi Pandie, mengatakan, selama masa sidang pembahasan APBD Propinsi tahun 2014 ini agar tidak ada pimpinan SKPD yang keluar daerah. Desakan tiga anggota DPRD ini tidak ditanggapi oleh Gubernur NTT karena tidak diberi kesempatan oleh pimpinan rapat paripurna, Ibrahim Agustinus Medah. (roy)
Desakan anggota DPRD NTT ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTT usai Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, membacakan nota pengantar keuangan di ruang rapat utama DPRD NTT, Senin (18/11/2013).
Menurut Gabriel Beri Binna, yang juga Ketua Komisi A DPRD NTT, mutasi pejabat tidak harus dilakukan serentak. Namun, lanjutnya, jika ada yang sudah final harus segera dilakukan tanpa harus menunggu ditetapkannya beberapa usulan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru. Apalagi, kata Beri Binna, jabatan yang lowong hingga saat ini mencapai 100 lebih.
"Mutasi ini tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan secara berjamaah. Jika ada yang sudah, bisa segera dilakukan," pintanya.
Anggota DPRD NTT lainnya, Anwar Pua Geno, mengatakan, saat ini telah memasuki masa sidang pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 yang membutuhkan keseriusan dan keseimbangan dari eksekutif, terutama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah karena itu, diminta agar mutasi segera dilakukan.
"Mengingat banyaknya jabatan pimpinan SKPD yang lowong dan ada pejabat yang merangkap sampai tujuh jabatan. Kami melihat berbagai agenda pemerintah, terutama ranperda yang akan dibahas dalam masa sidang ini, butuh keseriusan dan keseimbangan karena kami melihat ada ketimpangan," ujarnya.
Anwar Pua Geno dalam rapat paripurna itu mempertanyakan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, yang diberitakan media massa bahwa mutasi akan dilakukan sebelum pembahasan APBD tahun 2014. Pernyataan Sekda ini tentu sangat kontradiktif dengan kenyataan karena hingga masa sidang pembahasan APBD 2014, mutasi belum dilakukan.
Karena itu kepada gubernur, Anwar mengatakan bahwa mutasi segera dilakukan mengingat banyaknya jabatan yang lowong serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. "Hari-hari ini kami melihat soal mutasi hanya Tuhan dan Pak Gubernur yang tahu. Sebelumnya sekda sudah janjikan mutasi sebelum pembahasan APBD 2014. Kami minta agar mutasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kalau bisa tiga hari atau satu minggu ke depan sudah dilakukan mutasi," tegas Anwar.
Anggota DPRD NTT lainnya, Somi Pandie, mengatakan, selama masa sidang pembahasan APBD Propinsi tahun 2014 ini agar tidak ada pimpinan SKPD yang keluar daerah. Desakan tiga anggota DPRD ini tidak ditanggapi oleh Gubernur NTT karena tidak diberi kesempatan oleh pimpinan rapat paripurna, Ibrahim Agustinus Medah. (roy)
No comments:
Post a Comment