Musyawarah Kerja BPD dan Pemdes Lewoloba

Pada hari Jumat, 24 Juli 2015, Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba mengadakan Musyawarah Kerja bersama Pemerintah Desa Lewoloba. Musyawarah ini diadakan di Balai Desa Lewoloba dan dipimpin oleh Ketua BPD Lewoloba, Bpk. Matheus Belang. Adapun pihak Pemerintah Desa yang menghadiri Musyawarah ini antara lain, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT.

Ada dua agenda besar yang dibahas dalam musyawarah ini, antara lain:
1. Pemaparan Pandangan Umum BPD Lewoloba terhadap Ranperdes tentang Pembentukan Karang Taruna; dan
2. Permintaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2014, dari Kepala Desa Lewoloba.
Agenda 1 antara lain menjabarkan lebih lanjut pandangan dan koreksi BPD teradap draft Ranperdes Pembentukan Karang Taruna dalam 12 point.
Sedangkan agenda 2 ditunda karena Pemerintah Desa belum merampungkan laporan pertanggungjawaban yg menjadi kewajibannya.

Pada kesempatan ini BPD Lewoloba menyampaikan kekecewaan atas isu yang  berkembang di tengah masyarakat bahwa BPD sedang berupaya utk memecat Kepala Desa. Hal ini patut disayangkan mengingat BPD tidak berwenag mengangkayt dan memberhentikan Kepala Desa. Yg benar adalah BPD mengawasi jalannya pemerintahan yg menjadi kewenangan Kepala Desa. Apabila kewajiban itu dikesampingkan maka langkah tegas sesuai peraturan yg berlaku dapat diambil BPD sbg pertimbangan bagi Bupati utk mengambil keputusan
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian..

PGI: Gereja Tak Akan Restui Perkawinan Sejenis

Sekretaris Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom mengatakan, gereja tidak akan merestui dan memberlakukan perkawinan sejenis karena hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

"Pada prinsipnya, menurut hukum gereja di Indonesia, perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Saya pikir gereja-gereja di seluruh dunia juga seperti itu," kata Gomar Gultom dihubungi di Jakarta, Jumat (10/7/2015), seperti dikutip Antara.

Gomar mengatakan, meskipun perkawinan sejenis di Amerika Serikat dilegalkan, tetapi gereja-gereja di negeri tersebut belum tentu mengesahkan atau merestui perkawinan tersebut. Begitu pula dengan sikap gereja-gereja di Belanda yang negaranya lebih dahulu melegalkan perkawinan sejenis.

Menurut Gomar, Amerika Serikat dan Belanda bisa melegalkan perkawinan sejenis karena di negara tersebut perkawinan merupakan ranah pencatatan sipil, berbeda dengan di Indonesia. (baca: Menag: Indonesia Sulit Terima Pernikahan Sesama Jenis)

"Di Indonesia, catatan sipil mencatatkan perkawinan setelah perkawinan dilakukan di lembaga agama. Negara tidak mengakui perkawinan yang tidak dilakukan di lembaga agama," tuturnya.

Padahal, semua agama di Indonesia tidak mengakui perkawinan sejenis. Karena itu, tidak ada jalan untuk melegalkan perkawinan sejenis di Indonesia.

"Namun, meskipun gereja tidak akan merestui dan melakukan perkawinan sejenis, saya berpendapat para pelaku homoseksual tetap harus diakui sebagai manusia dan dilindungi hak-hak hidupnya oleh negara," katanya.

Isu homoseksualitas mengemuka setelah Amerika Serikat melegalkan perkawinan sesama jenis di seluruh negara bagian. Pelegalan itu dianggap sebagai kemenangan oleh kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan para pendukungnya.

Salah satu bentuk euforia terhadap pelegalan itu adalah pemasangan warna-warni pelangi pada foto profil media sosial dan tanda pagar #LovesWin. Euforia serupa juga dilakukan sebagian pengguna media sosial di Indonesia.

Kalangan agamawan di Indonesia menolak pelegalan tersebut dan menilai bahwa keputusan pemerintah Amerika Serikat tersebut lebih disebabkan faktor politis.

Pemerintah yang berkuasa saat ini, Presiden Barrack Obama, berasal dari Partai Demokrat yang dinilai lebih liberal dan sejak semula mendukung kelompok LGBT. Dalam kampanye, Obama juga menyatakan akan melegalkan perkawinan sejenis.

Sikap Partai Demokrat itu bertolak belakang dengan Partai Republik yang lebih konservatif dan dinilai menjunjung norma. Partai Republik, yang banyak mendapat dukungan kelompok Kristen, menolak perkawinan sejenis.

Perbedaan sikap kedua partai itu juga ditunjukkan dalam isu aborsi. Partai Demokrat bersikap "pro-choice" dengan mendukung diperbolehkannya aborsi, sedangkan Partai Republik bersikap "pro-life" dengan menolak aborsi tanpa alasan medis yang bisa diterima.