EKONOMI INKLUSIF PASCAPANDEMI

Ilustrasi Ekonomi Inklusif

oleh Meuthia Ganie – Rochman

(Sosiolog Organisasi; Dosen Universitas Indonesia)

Para ekonom semakin bersatu dalam berpandangan bahwa pandemi Covid-19 akan menciptakan resesi mendalam, bahkan depresi. Survei University of Chicago Booth School of Business menunjukkan 63 persen ekonom Amerika dan 82 persen ekonom Eropa dalam forum mereka sependapat dengan kemungkinan terjadi resesi besar. Ramalan terjadinya resesi berkepanjangan didasarkan pada fakta belum adanya kepastian kapan dan bagaimana Covid-19 dapat dikendalikan. Para ilmuwan masih
mengamati karakter virus. Dalam situasi seperti ini, optimisme bangkitnya kembali ekonomi global dalam waktu dekat ibarat harapan tanpa dasar.

Berbagai artikel di The Economist dan Project Syndicatese makin memunculkan berbagai istilah kemunduran ekonomi yang menunjukkan keseriusan dampak pandemi. Tak lagi tentang pertumbuhan negatif dan pengangguran, tetapi mulai membahas dampak perubahan struktural ekonomi politik sistem ekonomi dunia. Belum pernah sistem ekonomi modern mengalami pembekuan kegiatan karena pembatasan interaksi fisik manusia. Krisis ekonomi akhir 1990-an dan akhir dekade pertama abad ke-21 adalah krisis keuangan. Kali ini pembekuan permintaan dan pengadaan yang terjadi bersamaan untuk banyak sektor ekonomi. Kematian banyak pelaku ekonomi dalam arti tak dapat kembali sangat mungkin, khususnya di kalangan bermodal sedang dan kecil. Daya tahan modal mereka hanya berkisar 3-6 bulan.

 

AS, misalnya, harus mengurusi pengangguran yang melonjak mendekati 20 persen. Pada Depresi Besar 1930-an, pengangguran mencapai 25 persen. Belum ada perhitungan perkiraan angka pengangguran di Indonesia yang sesungguhnya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 7 April sektor formal yang merumahkan dan melakukan PHK sebanyak 39.977 perusahaan dengan jumlah pekerja 1.010.579 orang. Ekonomi di banyak negara saat ini mengandalkan kucuran dan intervensi negara.

Isu yang muncul selanjutnya adalah bagaimana bentuk perekonomian dunia pascapandemi. Beberapa sektor digambarkan mengalami penyusutan, yaitu pariwisata, barang konsumsi nonesensial, dan otomotif. Sektor tersebut terdampak pembatasan interaksi fisik antarmanusia dan turunnya pendapatan sebagian masyarakat. Adapun sektor yang tumbuh adalah bidang kesehatan, food processing, perdagangan dan komunikasi berbasis digital, dan produksi barang esensial.

Kaum humanis dan lingkungan mungkin melihat ini sebagai harapan perubahan gaya hidup, bahkan peradaban, ke arah lebih sederhana, tak mengagungkan kemewahan, penghargaan kepada hal-hal bersifat dasar, dan tidak memboroskan sumber daya alam. Seberapa jauh ini jadi kenyataan, perlu dilihat banyak faktor sehingga jalan ke sana masih kabur. Akan tetapi, di sisi lain, ada beberapa hal yang cukup jelas kemungkinannya dapat terjadi dalam perubahan sistem ekonomi.

Para ahli sudah mulai melihat kemungkinan besarnya peran negara (big governments) dalam perekonomian. Dua macam bentuk dasar bisa terbentuk: bentuk baru sosialisme, atau ekonomi kapitalisme kronisme. Bentuk pertama dimungkinkan karena dua kondisi, yaitu pengawasan dan kontrol negara serta peran negara untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi.

Untuk mengatasi krisis, peran kontrol negara menjadi semakin besar. Dalam situasi krisis, tindakan cepat diperlukan dan tidak banyak ruang untuk ”membahas cara terbaik” dengan keterlibatan masyarakat. Jika tidak diwaspadai, pascakrisis, kemungkinan terjadi institusionalisasi pengawasan negara yang mengekang sikap kritis dan inovasi warga. Kapitalisme kronisme terbentuk karena survival of the fittest, yakni hanya perusahaan dengan sumber daya besar dapat bertahan. Merekalah yang mendominasi pasar dan mampu melakukan lobi dan melancarkan pengaruh lain ke pengambil kebijakan negara. Itulah sebabnya, ekonom terkemuka seperti Mariana Mazucatto mengingatkan, berdasarkan pengalaman negatif krisis ekonomi 2008, dukungan negara pada korporasi harus dengan kondisionalitas yang jelas. Bantuan negara disertai tanggungjawab membantu pengembangan ekonomi lainnya.

 Ekonomi ”frugal”

 Bagaimana menjadikan kebijakan negara di masa krisis ini bisa menghasilkan pembaruan struktur ekonomi ke arah yang baik? Salah satu jalan penting yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan ekonomi frugal. Ekonomi frugal adalah prinsip produksi dan distribusi yang murah untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah. Pascakrisis menciptakan kondisi penurunan pendapatan di hampir semua strata ekonomi, dan golongan ekonomi lemahlah yang paling menjalani kehidupan sulit. Mereka akan kesulitan membeli makanan sehat, seperti susu anak. Mereka butuh alat rumah tangga murah tetapi tidak murahan, alat transportasi yang kuat dan murah, obat dan pelayanan medis yang baik dan murah, dan sebagainya. Jadi, ekonomi memangkas segala macam ketidakefisienan dalam produksi dan distribusi.

Banyak orang mengira ekonomi frugal adalah sistem yang gampangan saja diciptakan. Itu keliru. Keberadaan ekonomi frugal adalah tentang kapasitas negara memfasilitasi, orientasi negara untuk berpihak, dan kapasitas menghasilkan inovasi, dan kondisi kaitan (linkages) para pelaku ekonomi. Tak mudahnya menghasilkan ekonomi frugal ditunjukkan dari sedikitnya negara yang bisa menjadi contoh, yaitu China dan India.

Ekonomi frugal di India didorong gagasan para pendiri bangsa tentang kemampuan India memenuhi kebutuhan sendiri. Namun, gagasan ekonomi kebangsaan ini hanya dapat terjadi karena keputusan negara mendorong riset dan teknologi, serta orientasi para pelaku bisnis nasionalnya untuk meningkatkan inovasi. Pelaku bisnis besar terdorong mengalokasikan sumber daya dalam riset dan pengembangan, selain pemanfaatan kerja sama teknologi dengan mitra asing.

Perhatian Pemerintah India memang terutama pengembangan inovasi di sektor bisnis formal besar. India punya beberapa universitas teknologi berkelas internasional. Namun, pemerintah juga mempunyai program yang dijalankan secara sistematis untuk mendorong sektor kerakyatan melakukan inovasi melalui pusat inovasi dan juga bantuan finansial.

Jadi, ekonomi frugal hanya dapat berkembang jika pemerintah dan pelaku bisnis berorientasi riset dan inovasi. Hal ini disebabkan ekonomi frugal membutuhkan pengetahuan baru tentang konstruksi pengelolaan sumber daya.

Keberadaan ekonomi frugal tak serta-merta menghasilkan ekonomi inklusif. Bisa saja penyediaan barang untuk kaum ekonomi lemah dikuasai para pelaku ekonomi kuat. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah membangun kaitan (linkages) antara para pelaku ekonomi yang dapat menyertakan pelaku ekonomi kecil dan menengah yang banyak bergerak di sektor informal. Indonesia memiliki sekitar 60 juta UMKM. Data sektoral kasar tersedia, tetapi sayangnya data aktual tentang sifat kaitan antara UMKM dengan pelaku ekonomi besar sangat terbatas.

Para pengambil kebijakan selama ini cenderung memandang UMKM sebagai kategori umum, yaitu dari permodalan. Padahal, untuk membuat program pengembangan UMKM harus diketahui karakteristiknya, antara lain bagaimana kaitannya dengan bisnis lain.

Tanpa pengetahuan tentang kekuatan kaitan, atau jaringan bisnis, tak mungkin punya program yang baik. Pemerintah juga cenderung menganggap adopsi teknologi digital sebagai jalan tol kemajuan. Data yang ada barulah tentang perkiraan persentase UMKM yang sudah mengadopsi teknologi digital. Ini menunjukkan konsepsi pembangunan digital 4.0 harus diperbarui sehingga menyentuh berbagai hal yang substantif.

Teknologi informasi harus digunakan untuk dapat memahami pemetaan sumber daya kerakyatan, kekuatan kaitan antarindustri, dan di mana terjadi kemandekan (bottleneck) dalam hubungan produksi. Pengembangan ekonomi frugal yang inklusif bukan persoalan efisiensi perhitungan ekonomi saja,tetapitentang ekonomi politik bisnis dankapasitasnegara. Semoga uang yang begitu besar dialokasikan untuk mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi menghasilkan sesuatu yang positif: kerangka pembangunan inklusif.

Artikel ini diambil dari Harian Kompas, tanggal 26 Mei 2020, hlm. 6, OPINI.