Tragedi Nyawa Seharga Buku Tulis Sebagai Bukti Nyata Kegagalan Prioritas Negara

Di Republik ini, nyawa seorang anak ternyata bisa lebih murah daripada secangkir kopi di kedai waralaba ibu kota. Tragedi di Ngada, di mana seorang siswa SD memilih mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku tulis, adalah tamparan paling keras bagi wajah birokrasi kita. Peristiwa ini bukan sekadar statistik kematian, melainkan monumen kegagalan negara dalam melindungi warganya yang paling rentan. Ketika seorang anak merasa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, maka lonceng kematian bagi hati nurani kolektif bangsa ini sebenarnya telah berdentang.

Kita sedang didengungkan dengan narasi megah "Indonesia Emas 2045", sebuah utopia di mana bangsa ini digadang-gadang menjadi raksasa ekonomi dunia. Namun, narasi itu terasa hampa dan menyakitkan ketika disandingkan dengan realitas di akar rumput. Bagaimana kita bisa bermimpi tentang kecerdasan buatan, hilirisasi industri, atau kereta cepat, jika untuk membeli perlengkapan sekolah dasar saja rakyat harus bertaruh nyawa? Ada jurang yang menganga lebar antara ambisi elit di menara gading dengan jeritan rakyat di gubuk-gubuk reot yang luput dari radar pembangunan.

Kritik tajam harus dialamatkan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Mandatori anggaran pendidikan 20 persen yang selalu dibanggakan itu, nyatanya habis digerogoti oleh belanja birokrasi dan rutinitas yang tidak berdampak langsung pada peserta didik. Triliunan rupiah menguap untuk seminar, perjalanan dinas, dan aplikasi-aplikasi digital yang tak terpakai, sementara di pelosok desa, seorang anak yatim harus gantung diri karena ketiadaan biaya operasional sekolah yang bersifat remeh-temeh. Kita sibuk mempercantik kulit luar pendidikan, tetapi membiarkan isinya membusuk.

Pemerintah saat ini tampak terobsesi dengan program-program populis berbiaya raksasa yang diklaim sebagai "prioritas", seperti program makan bergizi gratis. Tentu, tidak ada yang salah dengan memberi makan anak bangsa. Namun, menjadi ironi yang tragis ketika negara sibuk memikirkan apa yang masuk ke perut siswa, tetapi abai memastikan apakah siswa tersebut bisa melangkahkan kaki ke sekolah atau tidak. Apa gunanya perut kenyang jika anak tersebut putus sekolah karena tak mampu membeli seragam atau buku? Skala prioritas kita telah terbalik; kita membangun "fisik" secara masif tetapi mengorbankan "jiwa" dan aksesibilitas pendidikan itu sendiri.

Kebijakan pendidikan kita juga terjebak dalam kekerasan administratif. Sistem bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) seringkali menjadi momok birokrasi yang kaku. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang semrawut membuat mereka yang benar-benar miskin justru tercecer karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Negara seharusnya hadir dengan prinsip freies ermessen (diskresi) untuk menyelamatkan nyawa, bukan bersembunyi di balik prosedur kaku yang mematikan. Administrasi diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.

Lebih jauh lagi, obsesi pemerintah pada pembangunan infrastruktur fisik seringkali meminggirkan pembangunan manusia. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk jaminan pendidikan semesta atau perbaikan kesejahteraan guru honorer, justru tersedot untuk proyek-proyek mercusuar yang return of investment-nya jangka panjang. Kita seolah lupa bahwa investasi terbaik sebuah negara bukanlah pada beton dan aspal, melainkan pada otak dan karakter anak-anaknya. Mengorbankan sektor sosial demi ambisi infrastruktur adalah sebuah kekeliruan sejarah yang fatal.

Pendidikan kita juga menderita penyakit kronis "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum". Setiap pergantian kekuasaan selalu diikuti dengan eksperimen kebijakan yang menjadikan siswa dan guru sebagai kelinci percobaan. Tidak ada desain besar (grand design) pendidikan yang berkelanjutan. Yang ada hanyalah proyek-proyek ad-hoc yang membingungkan, yang pada akhirnya membebankan biaya-biaya tak terduga kepada orang tua siswa. Ketidakpastian ini menciptakan beban psikologis dan ekonomi yang berat bagi keluarga prasejahtera.

Ketimpangan ini menciptakan efek domino sosial yang mengerikan. Ketika akses pendidikan tersumbat oleh biaya, maka kemiskinan struktural akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak miskin akan tetap miskin karena tidak memiliki alat untuk memutus rantai tersebut. Negara, yang menurut konstitusi bertugas "mencerdaskan kehidupan bangsa", justru menjadi aktor yang melanggengkan kebodohan melalui kebijakan yang tidak inklusif dan tidak empatik.

Tragedi ini harus menjadi titik balik. Kita tidak butuh lagi retorika tentang bonus demografi jika anak-anak muda kita mati muda karena putus asa. Kita tidak butuh janji-janji manis tentang pertumbuhan ekonomi jika itu dibangun di atas penderitaan rakyat kecil. Pemerintah harus berani merevisi ulang definisi "prioritas". Prioritas bukan tentang apa yang terlihat megah di mata internasional, tetapi tentang memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang menangis—atau mati—karena tidak punya buku.

Pada akhirnya, sebuah negara besar tidak diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langitnya, tetapi dari seberapa rendah ia mau membungkuk untuk mengangkat derajat rakyatnya yang paling lemah. Jika kematian seorang anak di Ngada ini tidak mampu mengubah arah kebijakan negeri ini, maka kita harus mengakui bahwa kita telah gagal menjadi sebuah bangsa yang beradab. Jangan biarkan darah dan air mata anak-anak kita menjadi tinta sejarah kelam yang terus berulang tanpa akhir.