Penjabat Bupati Segera Tanda Tangani Mou Pencairan Dana

KUPANG, POS KUPANG. com -- Pekan ini Penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Muhammad Wongso dan KPUD Flores Timur menandatangani memorandum of understanding (MoU) pencairan dana hibah untuk biaya Pemilu Kada Flotim yang terkatung-katung sejak Juni 2010.

Demikian salah satu kesepakatan dalam pertemuan KPUD Flotim, DPRD Flotim dan Penjabat Bupati Flotim, Drs. Muhammad S Wongso, Kamis (3/3/2011).  

Pertemuan untuk membahas kelanjutan Pemilu Kada Flotim itu difasilitasi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan dihadiri KPU Pusat, I Gusti Putu Artha, anggota Banwaslu, Wirdyaningsih dan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Drs. Syarif Badri, M.Si.

Dari KPUD Flotim hadir Aloysius Kenemasan (ketua) dan para anggota, yakni Ajis Tupen Peka, Ferdinandus Kesa Lewolema, Fransiskus Vincent Diaz dan  Ernesta Katana. Dari DPRD Flotim hadir Anton Hadjon (wakil ketua),  pimpinan fraksi dan komisi DPRD Flores Timur, antara lain Nani Bethan, Ignas Ura, Mathias Werang Enai, Budiman dan Mikhael Kolin.

Hadir pula Ketua KPUD NTT, Drs. Yohanes Depa, M.Si dan anggota,  Drs. Djidon de Haan, M.Si,  Maryanti Luturmas Adoe,SE  dan Drs. Gasim. Selain itu Ketua DPRD NTT,  Drs. Ibrahim Agustinus Medah, Sekda NTT, Frans Salem, S.H,M.Si, Kepala Biro Pemerintahan, Drs. Mikhael Fernandez dan Kepala Kesbangpol dan Linmas, Dra. Sisilia Sona.  

Pertemuan tertutup yang berlangsung dari pukul 09.30 Wita-pukul 12.15 Wita itu membahas kemelut yang mengakibatkan terkatung-katungnya Pemilu Kada Flotim. Salah satunya,  SK dan berita acara penarikan undian nomor  urut pasangan calon.

I Gusti Putu  Artha yang ditemui usai pertemuan tersebut, menjelaskan, hal yang mengganjal adalah kesalapahmanan antara KPUD Flotim, DPRD Flotim dan Penjabat Bupati Flotim. Kesalapahaman itu sudah dicairkan dalam pertemuan sehingga sudah ada kesamaan pemahaman.

Soal SK dan berita acara yang dipersoalkan, kata Putu, disepakati agar KPUD Flotim dan KPUD NTT merapikan administrasinya dan setelah itu KPUD Flotim segera menyusun jadwalnya.

Soal MoU tentang dana hibah, kata Putu, segera ditandatangani setelah KPUD Flotim merapikan administrasinya. SK dan berita acara yang dipersoalkan, kata Putu, tidak akan mengulangi Pemilu Kada.

"Gara-gara dua, tiga  hal kecil Pemilu Kada diulang, saya jamin tidak mungkin terjadi. Saya mengapresiasi semua hambatan karena ketidaksamaan pemahaman terhadap undang-undang," kata Putu.

Putu menegaskan, pekan ini MoU harus dibereskan untuk pencairan dana. Untuk itu KPUD Flotim diharapkan secepatnya merapikan administrasinya. "Rapikan administrasinya dan kirim kepada pimpinan DPRD dan Penjabat Bupati Flotim sehingga Pemilu Kada  yang merupakan rekor terlama di Indonesia secepatnya dilaksanakan," kata Putu.

Dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung penuh keakraban. Masing-masing pihak menyampaikan persoalannya lalu dicarikan solusinya. "Suasananya enak betul. Semua sudah clear," kata Putu.

Ditanya apakah pencoblosan akan tetap berlangsung 17 Maret 2011, Putu mengatakan, tergantung penjadwalan yang dilakukan KPUD Flotim. Tapi, katanya, 17 Maret tidak bisa karena sangat mepet, jadi ditunda. KPUD Flotim akan menyusun jadwalnya.

Wakil Ketua DPRD Flotim, Anton Hadjon yang ditemui terpisah, mengatakan, sudah disepakati KPUD Flotim memperbaiki administrasi. Jadi, katanya, tidak ada masalah lagi. KPU pusat sudah menjamin tidak ada masalah.

Muhammad Wongso pun berjanji bahwa sekembalinya dari Kupang MoU ditandatangani. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang menghambat jalannya Pemilu Kada Flotim. Dia menunggu KPUD Flotim memperbaiki administrasi, termasuk DPT baru penandatanganan MoU dilakukan.  Jika pekan ini KPUD Flotim memperbaiki administrasinya, pekan ini juga MoU ditandatangani.

"Masalah-masalahnya  sudah cair, sudah dibicarakan semua," kata Wongso.

Secara terpisah Gubernur Lebu Raya mengatakan, dalam pertemuan yang dipimpinnya itu, semua pihak menyampaikan pendapat. Dirinya memberikan kesempatan pertama kepada KPUD Flotim, Penjabat Bupati dan DPRD Flotim, kemudian KPU NTT, KPU Pusat dan Kementerian Dalam Negeri. Semua, katanya, mempunyai semangat yang sama agar Pemilu Kada  Flotim diteruskan. Hal-hal yang perlu dibereskan, katanya, adalah administrasi.

Soal hari pencoblosan, katanya, tidak mungkin dilakukan tanggal 17 Maret 2011, karena waktunya sudah sangat mepet. KPUD akan menyusun jdawalnya dengan memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan.

Soal dana, kata Gubernur, tidak ada masalah.

"Selama ini orang melihat seolah-olah penjabat yang menghambat, ternyata tidak. Semua ada prosesnya. Surat dari DPRD Flotim yang membuat penjabat menunda pencairan dana tersebut," katanya.

Dia menegaskan bahwa pertemuan yang  difasilitasinya itu bukan  mengintervensi Pemilu Kada. Inisiatif pertemuan itu sudah ada sejak lama. (gem/aca)